Kode Tender 8031212
Nama Tender Pekerjaan Jasa Konsultan, Design, dan Supervisi Proyek Upland
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
25266363Pekerjaan Jasa Konsultan, Design, dan Supervisi Proyek UplandPHLNPHLNPHLNPHLNPHLN
25266363Pekerjaan Jasa Konsultan, Design, dan Supervisi Proyek UplandPHLNPHLNPHLNPHLNPHLN
25266363Pekerjaan Jasa Konsultan, Design, dan Supervisi Proyek UplandPHLNPHLNPHLNPHLNPHLN
25266363Pekerjaan Jasa Konsultan, Design, dan Supervisi Proyek UplandPHLNPHLNPHLNPHLNPHLN
25266363Pekerjaan Jasa Konsultan, Design, dan Supervisi Proyek UplandPHLNPHLNPHLNPHLNPHLN
Tanggal Pembuatan 11 Maret 2020
Keterangan
Tahap Tender Saat ini Tidak Ada Jadwal
Instansi Kementerian Pertanian
Satuan Kerja DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha
Sistem Pengadaan Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya
Tahun Anggaran PHLN 2024    PHLN 2023    PHLN 2022    PHLN 2021    PHLN 2020   
Nilai Pagu Paket Rp 35.000.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp 33.600.000.000,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Jl. RM Harsono No. 3 Ragunan - Jakarta Selatan (Kota)
Syarat Kualifikasi
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis IzinBidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya jika adaSurat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahannya, dari Kementerian Hukum dan HAM
Surat Izin Tempat Usahayang masih berlaku
Sertifikat Bidang UsahaKode RE 103 Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air dan RE 302 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Kualifikasi B
Memiliki TDP atau NIB
Memiliki NPWP
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
2018
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak NPPKP
Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti setor BPJS Ketenagakerjaan 3 bulan terakhir Desember 2019, Januari dan Februari 2020
Akta Otentik Kuasa Direktur, apabila menggunakan Kuasa Direktur. Peserta wajib melampirkan Akta Pendirian dan Perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM secara lengkap, yang menunjukan kewenangan Pemberi Kuasa
Akta Otentik Kerjasama Operasi KSO, apabila menggunakan bentuk KSO, yang menunjukan secara memadai Hak dan Kewajiban Para Pihak
untuk KSO denga Perusahaan Asing, maksimal 50 persen
Peserta Badan Usaha harus memiliki Sertifikasi ISO 9001 2015
Memiliki Bukti Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun terakhir
memiliki Dokumen Keuangan Minimal 1 satu Rekening Bank pada Bank PemerintahSwasta Print-Out Rekening Bank dengan rata-rata selisih positif antara cash inflow dengan cash outflow perbulannya
memiliki Dokumen Keuangan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP untuk tahun 2018. KAP tersebut dapat diverifikasi pada direktori KAP dan AP tahun 2018 dari Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI-www.iapi.or.id
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki SDM Manajerial
Jenis KeahlianKeahlian/SpesifikasiPengalamanKemampuan Manajerial
sesuai kepemilikan perusahaansesuai kepemilikan perusahaansesuai kepemilikan perusahaandibuktikan dengan bukti potong pph 21
Memiliki SDM Tenaga Ahli
Jenis KeahlianKeahlian/SpesifikasiPengalamanKemampuan Manajerial
sesuai kepemilikan perusahaansesuai kepemilikan perusahaansesuai kepemilikan perusahaandibuktikan dengan bukti potong pph 21
Memiliki SDM Tenaga Teknis
Jenis KemampuanKemampuan TeknisPengalamanKemampuan Manajerial
sesuai kepemilikan perusahaansesuai kepemilikan perusahaansesuai kepemilikan perusahaandibuktikan dengan bukti potong pph 21
memiliki minimal 4 kontrak pekerjaan dengan nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai total HPS Pagu Anggaran.
memiliki pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 4 pekerjaan dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
memiliki pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 3 pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan.
Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total HPS.
Peserta Tender 75 peserta